Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI <p><strong>Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam</strong> diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan undang-undang, pemikiran, dan pembaharuan Hukum Pidana Islam baik di Indonesia maupun mancanegara. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember.</p> <p>Jurnal al-Jinayah terakreditasi peringkat 4 berdasarkan SK Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 21/E/KPT/2018, tanggal 9 Juli 2018 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018. Akreditasi berlaku selama lima (5) tahun, yaitu: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.</p> <p><strong>Jurnal al-Jinayah </strong>terindeks dalam <a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=rlvYu5EAAAAJ&amp;hl=en">Google Scholar</a></p> <p>Alamat Redaksi: Jl. Jend. Ahmad Yani 117 Surabaya 60237. Telp (031) 8417198. E-mail: al.jinayah.jurnal@gmail.com.</p> Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya en-US Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 2460-5565 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/694 <p>Abstrak</p> nafi' mubarok ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-23 2019-07-23 5 01 1 29 10.15642/aj.2019.4.01.1-29 Tindakan US yang Melakukan Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/795 <p>-</p> Rosida Amaliasari ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-23 2019-07-23 5 01 30 49 10.15642/aj.2019.4.01.30-49 Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/728 <p>Menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan itu bisa dikatakan membunuh ketika suatu perbuatan itu terdapat seorang pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, adanya seorang korban yang dilukai oleh pelaku hingga menyebabkan kematian, adanya alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam hal ini adalah kematian korban.</p> <p>Unsur kesengajaan yang terkandung dalam Dolus evantualis itu diterapkan dalam pasal 338 dengan melihat keadaan pelaku pada saat melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian meskipun pada awalnya perbuatan itu dilakukan tanpa tujuan dan maksud untuk membunuh korban, namun dilihat dari kesadaran pelaku dan pengetahuan pelaku akan segala kemungkinan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut sudah bisa dijadikan unsur kesengajaan dan bisa dikenahi dengan pasal 338 KUHP.</p> <p>Sedangkan menurut hukum pidana Islam penerapan Dolus eventualis dalam pasal 338 itu termasuk pembunuhan semi sengaja dan hukuman yang terkandung dalam pasal 338 yakni hukuman penjara paling lama 15 tahun itu sesuai dengan hukuman ta'zir dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja, yang mana hukuman ta'zir ini adalah hukuman penganti bagi pembunuhan semi sengaja.</p> Aminatus Sholihah ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-23 2019-07-23 5 01 50 77 10.15642/aj.2019.4.01.50-77 Kriminalisasi Kelalaian dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/784 <p>Adanya kekosongan hukum terkait ketentuan pidana tentang orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme menimbulkan beberapa permasalahan, yakni apakah kelalaian dalam perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme dapat dipidana, Jika dapat dipidana maka bagaimana formulasi pengaturan kelalaian perbuatan persiapan dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. &nbsp;Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, bahwa, 1) Kriminalisasi kelalaian dalam perbuatan persiapan terorisme tepat diperuntukkan terhadap delik yang menimbulkan bahaya dengan tujuan untuk menjatuhkan pidana sedini mungkin dan menghindari terjadi bahaya di masa depan. Akan tetapi, tentu saja tidak dengan alasan bahaya umum semata melainkan alasan berbahayanya perilaku yang melakukan persiapan terorisme yang terhubung dengan organisasi teroris meskipun dilakukan karena kelalaiannya. 2) Memperhatikan kebijakan hukum pidana yang ada saat ini serta melakukan perbandingan dengan Australia maka konsep perumusan pasal yang penulis tawarkan ialah: Setiap orang yang karena kelalaiannya memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan pramiliter, atau pelatihan lain, yang terhubung dengan organisasi teroris baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sepatutnya mengetahui menyebabkan persiapan tindak pidana terorisme terjadi, dipidana dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.</p> Yoppy Kurniawan Situmorang ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-07-24 2019-07-24 5 01 78 107 10.15642/aj.2019.4.01.78-107 Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus PenangananPencabulan Anak Dibawah Umur http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/744 <p>Abstrak</p> <p>Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi bahkan jumlah kejahatannya semakin tahun bertambah. Dengan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak maka dapat melindungi anak-anak dalam kejahatan. Selain itu para tindak kejahatan pada anak dapat memberikan efek jera. Dari segi hukum pidana islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenai hukum juga. Melihat banyaknya korban pencabulan tentunya para pelaku dapat dihukum sesuai dengan asas legalitas yakni asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Pada pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana islam para pelaku dirajam hingga mati, dicambuk seratus kali.</p> <p><strong>Kata Kunci :</strong>, Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI, Asas Legalitas</p> <p>&nbsp;</p> Sri Warjiyati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-08-14 2019-08-14 5 01 108 130 10.15642/aj.2019.4.01.108-130 Tinjauan Islam terhadap Kejahatan Ekonomi http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/754 <p>Pemahaman kejahatan dalam perspektif ekonomi Islam, dalam berbagai dimensi baik secara pencegahan, pencegahan kuratif dan rehabilitasi mempunyai perbedaan dengan sistim perekonomian lain. Akan tetapi masih banyak persamaan sudut pandang dalam tindak kejahatan ekonomi ada seperti landasan, tujuan kejahatan. &nbsp;</p> <p>Pencegahan kejahatan terkait dengan kesadaran individu, masyarakat, sumber hukum yang diterapkan, kesiapan masyarakat dalam penerapan hukum tersebut. Penerapan hukum secara keseluruhan merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat hukum yang ada pada negara tersebut, seperti aparat, peradilan. Pengawassan melekat, kepercayaan kepada yang ghaib sangat berperan dalam pelaksanaan hukum tersebut dalam Islam. Hal ini hampir tidak ada sama &nbsp;sekali dalam sebuah sistim hukum sekuler, terutama dalam perekonomian. Pengawasan melekat dalam sistim perekonomian Islam sangat berperan bahkan telah menjadi unsur utama sejak syari’at Islam dicetuskan.</p> <p>Islam adalah solusi terbaik bagi pencegahan kejahatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara dengan adanya sistim pencegahan yang tertatan rapi. Apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka akan terbukti Islam dapat dijadikan solusi bagi berbagai macam kejahatan ekonomi.</p> <p>&nbsp;</p> meirison alizar Sali ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-08-14 2019-08-14 5 01 131 152 10.15642/aj.2019.4.01.131-152 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/773 <p>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan&nbsp; fisik, psikhis, seksual atau mental perempuan termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasaan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun pribadi. Angka KDRT di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dan menempati urutan kedua di tingkat propinsi Jawa Timur setelah kasus KDRT di Kabupaten Malang. Penyebabnya adalah persoalan&nbsp; ekonomi, sosial budaya, produk perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif, ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap isi undang-undang KDRT. Kondisi ini sungguh memperihatinkan, dan karena itu perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang KDRT untuk mencegah meluasnya KDRT di masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Usaha penguatan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap undang-undang tersebut dilakukan dengan pendampingan. Hasilnya, mereka mampu memahami dan mempraktekkan peraturan perundang-undangan KDRT dalam penyelesaian perkara KDRT.</p> Dakwatul Chairah ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-08-14 2019-08-14 5 01 153 175 10.15642/aj.2019.4.01.153-175