Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Siyasah

Abstract

Abstract: the office of Environment in Pasuruan district is appointed to assist the local government to in the issue of environment. Based on Law 32/2009, article 63 (3), the office determines the policy concerning environment-related permits, the enforcement of environmental regulation, facilitation of dispute resolution, management of environmental information, control of environmental impact in form of prevention, pollution rehabilitation and environmental damage. From the perspective of Islamic political science, the role of this office is similar to the role of wilâyah al-hisbah that had responsibility to al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar (encourage community to do good and to avoid evil)

Keywords: the office of environment, wilâyah al-hisbah.

Abstrak: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam kajian fiqh siyâsah, Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh wilâyah al-hisbah dalam hal pengawasan masyarakat. Wilâyah al-hisbah memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an a-lmunkar bernama wilâyah al-hisbah. Tugas dab Wewenang Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar.

Kata kunci: Kewenangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Pasuruan, wilâyah al-hisbah.