Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara

  • Saeful Bahar UIN Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Legal Gap, Living Law, Restorative.

Abstract

This article highlights the controversy of revised act of corruption commission (UU KPK) and of the Book of Criminal Law (KUHP) which had heated up. By using legal gap theory, this writing uncovers the legal gap between the contents of revised KUHP and living laws. Consequently, people in the grassroots level seem more enthusiastic about the issue, for example, the fines because livestock entering other people yards than weakening KPK issues that drive a wave of demonstrations at the level of well-educated people. Many studies in the sphere of sociology of law that have conducted gave much attentions to the living law or norm in the mods of society. However there is not much of them which gave attention to the legal gap phenomena, it is the incompatibility between living law and formal one. Whereas, such an approach tend to be considered late if it we aim to put the sociology of law as one discipline of social science which is useful in strengthening the law enforcement. In the hilt of the matter, there is an issue of the legal gap which should have been expressed from the beginning, mainly as to the compatibility between formal and informal law when legislation was going on. By utilizing literature study, the research found that; firstly, the resistance against revised KUHP is the logical consequence of legal gap phenomena that has potential legal conflict. Secondly, there are four major manners could be done to resolve the gap; repression, counseling, reformation and restorative justice.

 

Artikel ini menyoroti kontroversi rancangan revisi undang-undang KPK dan KUHP yang sempat memanas. Dengan menggunakan teori kesenjangan hukum (legal gap), tulisan ini mengungkap bahwa terdapat kesenjangan hukum antara sebagian isi revisi KUHP dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat akar rumput tampaknya lebih antusias menyoroti isu misalnya denda ayam masuk pekarangan orang lain ketimbang isu pelemahan KPK yang menggerakkan gelombang demonstrasi di level masyarakat terdidik. Beberapa kajian di bidang sosiologi hukum yang telah dilakukan banyak memberikan perhatian terhadap hukum atau norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun belum banyak di antaranya yang memberikan perhatian terhadap fenomena legal gap, yaitu kesenjangan living law dengan hukum formal. Padahal, pendekatan semacam ini cenderung ‘terlambat’ jika ditujukan untuk meletakkan sosiologi hukum sebagai disiplin keilmuan yang lebih berdaya guna terhadap penegakan hukum. Di hulu persoalan ini, terdapat isu kejanjangan hukum (legal gap) yang semestinya disuarakan sejak awal, terutama meyangkut kesesuaian antara hukum formal dan informal pada saat proses legislasi sedang berlangsung. Dengan memanfaatkan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa; pertama, penolakan terhadap KHUP merupakan konsekuensi dari fenomena legal gap yang berpotensi menjadi konflik hukum. Kedua, ada empat cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut; represi, penyuluhan, reformasi, dan keadilan restorative.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artadi, Ibnu. “Hukum: antara Nilai-nilai Kepastian, kemanfaatan, dan Keadilan”. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober 2006, 67-80.

Asshiddiqi, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Cotterrell, Roger. Sosiologi Hukum: the Sociology of Law. Bandung: Nusamedia, 2014.

Economakis, George. “Yorgos Rizopoulos & Dimitrios Sergakis, Patterns of Corruption”. Journal of Economics and Business Vol. XII? – 2010, No 2, 11-31.

Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. London: Routledge Taylor and Francis Group, 2017.

Harnadi, Dodik. Living Law dan Mekanisme Resistensi atas Undang-undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso. Tesis-- Unair, Surabaya, 2016.

Hoebel, Adamson. “Law-Ways of the Primitive Eskimos”. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 31, Isu 6 Maret- April (1940-1941), 663-683

Jackson, Jeffrey T. The Globalizers: Development Worlers in Action. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005.

Mason, Sir Anthony. Restorative Justice: Courts and Civil Society in Heather Strang & John Braithwaite (ed.), Restorative Justice: Philosophy to Practice. London: Routledge, 2016.

Masykur, Muhammad Azil. “Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah terhadap Kasus-kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat”. Jurnal Humani vol. 6, No. 1 (2016), 41-57

Raharjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Reidy, David & Walter Riker. Coercion and State. Berlin: Springer, 2008.

Ritzer, George. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013, 460-495.

Sholehudin, Umar. Hukum dan Keadilan Sosial : Kajian Sosiologi Hukum tentang Kasus Pencurian Satu Buah Semangka yang Dilakukan Dua Orang Miskin di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojokerto, Kediri. Tesis--Unair, Surabaya, 2011.

Sumner, William Graham. Folkways: A Study of Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Ginn & Company, 1911.

Villegas, Mauricio García. The Powers of Law: A Comparative Analysis of Sociopolitical Legal Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat, ed.II. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

https://news.detik.com/berita/d-4720722/daftar-ruu-disahkan-ditangguhkan-dan-yang-masih-jadi-tuntutan-mahasiswa (diakses 4-2-2020 jam 19.00)

Published
2020-04-06
How to Cite
BaharS. (2020). Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 10(1), 54-72. https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.54-72
Section
Articles