PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH

  • Miftah Bil Ibad Jawa Timur
Keywords: Interfaith marriages, Muhammadiyyah, Indonesian Ulema Council.

Abstract

Artikel ini membahas tentang hukum perkawinan beda agama menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Menurut fatwa MUI, perkawinan beda agama adalah haram dengan dalil surat al-Baqarah ayat 221. Sedangkan Muhammadiyah beranggapan peerkawinan beda agama adalah boleh dengan dasar surat al-Maidah ayat 5. MUI mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Muhammadiyah membolehkan perkawinan beda agama karena dalam sejarah Islam diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani yang berasal dari Mesir, yaitu Maria al-Qibthiyyah. Beberapa sahabat Nabi juga menikah dengan wanita-wanita ahlu al-Kitab. MUI menyamakan ahlu al-Kitab (Nashrani dan Yahudi) termasuk kategori musyrik, sedangkan Muhammadiyah beranggapan bahwasanya wanita ahlu al-Kitab itu tidak termasuk musyrikat sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 221. Hal tersebut disebabkan menurut Muhammadiyah banyak ayat yang menbedakan antara ahlu al-Kitab dengan musyrik dengan mempertimbangkan analisis kebahasaan dalam surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayyinah ayat 1.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wahbah az-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Muhammad Azhar. Posmodernisme Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2005.

Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra.“Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi.Jurnal Syahadah. Vol. V, No. 1. April, 2017.

Fathurrahman Djamil. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos Publishing House. 1995.

A Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Prenadamedia Group.2016.

Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Ernawati.“Studi Komparatif Metode Istinbat Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum BPJS Kesehatan”.Skripsi—UIN Walisongo, Semarang. 2018.

F. Hamsah Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2016.

Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.

Hambali, Hamdan. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama. 2007.

Muhammad Khaeruddin Hamsin. “Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syari’ah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)”.Jurnal Tarjih, Volume 12 No. 2, 1436 H/2014 M.

Sofia Hardani. “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”.An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2. Juli-Agustus. 2015.

Heri Fadli Wahyudi dan Fajar.“Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”.Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No. 2. 2018.

Dedi Irawan. “Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Maidah: 5)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011.

Iffatul Umniati Ismail. “Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput)”. Jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 1, Januari – Juni, 2011,.74.

Kamto.“Perkawinan Masyarakat Samin dalam Perpektif Sosiologis dan Teologis”.Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember. 2016.

Helmi Karim. KonsepIjtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam.Pekanbaru: Susqan Press, 1994.

Ma’ruf Amin dkk. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2011.

Muhammad Kholis. “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi”.Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2015.

Abdul Majid Khon. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah. 2011.

Noeng Muhadjir. Metode Penelitian. Jakarta: Rake Sarasin. 1989.

Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro. “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati”.Jurnal Ulul Albab. Vol. 1, No. 2. April. 2018.

Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Batsul Masail”. Jurnal Analisis, Volume 7 Nomor 2, .Sya’ban, 1434/ 2013.

Nasrullah.“Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi atas Penggunaan Metodologi Qiyas sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam di Indonesia”. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017.

Ratna Jati Ningsih. “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”. Skripsi--IAIN Surakarta. 2012.

Indra Nurfiati. “Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah”.Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Gandhung Fajar Panjalu. “Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, Gandhung Fajar Panjalu, “Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2016.

A. Suriyaman Mustari Pide. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Jakarta: Kencana. 2017.

Yedi Purwanto. “Kawin Beda Agama dan Perlindungan Ham : Studi Kritis atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945”.Jurnal, Asy-Syari‘ah. Vol. 16, No. 3. Desember. 2014.

Yusuf Qardhawi. Fatwa-Fatwa Mutakhir, Jakarta: Al-Hamidiy. 1996.

Dede Rihana. “Pernikahan Beda Agama Prespektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah/60: 10)”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017.

Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.

Ruslan.“Studi atas Penafsiran Al-Qurtuby terhadap Ayat-Ayat tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an”.Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakata. 2009.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty. 2007.

Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUPA dan UU Perkawinan, Jakarta: Pradniya Paramita. 2004.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2016.

M. Joko Subiyanto. “Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az-Zuḥailī Tentang Perempuan Ahl Al-Kitab)”.Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yogyakata.2012.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. 2009.

M. A. Tihani,. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawai Pers. 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 Ayat (2).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wasman dan Wadah Nuroniyah.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2011.

Published
2019-09-04
How to Cite
Ibad, M. (2019). PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH. Al-Hukama’, 9(01), 195-230. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.01.195-230
Section
Articles