Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam

Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi

2024-02-07T03:14:23+00:00

Abstract: Indonesia is a country with a contribution of 60% coming from MSMEs. So in Indonesia itself, MSMEs are business units that play a big role in the national economy to increase the country's foreign exchange. For this reason, it is necessary to study the development of MSMEs to increase Indonesia's economic growth and the concept of protecting MSMEs based on an economic justice approach. The type of research used in this writing is normative juridical which is descriptive analysis. The data collection technique used is documentation of data. The development of MSMEs is one of the government's efforts as ruler to increase investment and create job opportunities. These efforts are contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Development, Protection and Strengthening of Small Cooperatives and Businesses. The concept of a fair legal protection mechanism to ensure the inequality of the free market economic system which creates a gap between large entrepreneurs and small entrepreneurs, especially MSMEs.

Keywords: legal protection, micro-small and medium enterprise (MSME), economic justice.

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan kontribusi sebesar 60% berasal dari UMKM. Sehingga di Indonesia sendiri, UMKM merupakan unit usaha yang memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan devisa negara. Untuk itu perlu dikaji mengenai perkembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi data. Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai penguasa untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha. Konsep mekanisme perlindungan hukum yang berkeadilan untuk menjamin ketimpangan sistem ekonomi pasar bebas yang menimbulkan sebuag gap antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil khususnya UMKM.

Kata Kunci: perlindungan hukum, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), keadilan ekonomi.

Urgensi PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Tinjauan Yuridis

2024-02-23T04:39:33+00:00

Abstract: When making a deed, the Land Deed Making Officer (PPAT) is obliged to ensure that the BPHTB payment owed has been paid in full by the Taxpayer. For this reason, it is necessary to study the role of PPAT in the imposition of BPHTB in the transfer of rights to land and buildings, the legal consequences of the imposition of BPHTB in deeds of sale and purchase of land and buildings and the mechanism for the imposition of BPHTB in deeds of sale and purchase. The type of research used in writing this is normative juridical, which is descriptive analysis. The data collection technique used is library research. The role of PPAT in the Imposition of BPHTB in the Transfer of Rights to Land and Buildings is to convey the necessary information relating to the process of imposition of BPHTB in the imposition of BPHTB tax on the transfer of rights to land and buildings. The legal consequence of the imposition of BPHTB in the Deed of Sale and Purchase of Land and Buildings is that the Deed of Sale and Purchase cannot be executed before the BPHTB in the sale and purchase transition transaction has not been paid by the taxpayer, which also results in legal certainty in the transition.

Keywords: land deed making officer (PPAT), BPHTB, deed of sale and purchase.

Abstrak: Pada pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang terutang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Untuk itu perlu dikaji mengenai peran PPAT dalam pengenaan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan, akibat hukum pengenaan BPHTB dalam akta jual beli tanah dan bangunan dan mekanisme pengenaan BPHTB dalam akta jual beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Peran PPAT dalam Pengenaan BPHTB dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu menyampaikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan proses pengenaan BPHTB dalam pengenaan pajak BPHTB pada peralihan hak atas tanah dan bangunan. Akibat hukum pengenaan BPHTB dalam Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yaitu Akta Jual Beli belum dapat dilakukan sebelum BPHTB dalam transaksi peralihan jual beli tersebut belum dibayarkan wajib pajak, yang berakibat pula pada kepastian hukum pada peralihan tersebut.

Kata Kunci: pejabat pembuat akta tanah (PPAT), BPHTB, akta jual beli.

Uang Elektronik dalam Perspektif Maqasid al-Shari’ah al-Syatibi

2023-09-17T02:49:27+00:00

Abstract: The currencies used by humans to transact change. Initially relying on barter, then using dinars and dirhams, changing to using cash, to the latest update to Electronic Money or e-money, originating from the human mind that continues innovating with technological advances to facilitate activities and life. E-money offers practicality in transactions. Its significant influence on society and the economy of a country, especially Indonesia, raises the need to solve problems related to Sharia views on e-money. Islamic law is a rule/regulation that prioritises the benefit of humankind. This research answers questions related to the suitability of electronic money with the concept of maqāṣid al-sharī’ah al-Syatibi. This research uses qualitative research. The data source comes from the literature examining al-Syatibi's maqāṣid al-sharī’ah and electronic money, with data collection techniques that take objects from documents. In this research, the documents are in the form of al-Muwāfaqāt fi uṣul al-shari’ah, Bank Indonesia Regulation number 16/8/PBI/2014, and DSN-MUI fatwa number 116/DSN-MUI/IX/2017. The e-money concept follows the principle of hifẓu al-māl/safeguarding property and the maintenance of property at the al-hājiyat level. Because e-money facilitates human transactions, it does not interfere with life even if it is not fulfilled. However, it can complicate the efficiency of activities if not used. E-money follows the relevant fikih muamalah contracts and is free from forbidden elements, namely maysir/gambling, gharar, and usury. On the other hand, unregistered electronic money does not fulfil the principle of hifẓu al-māl, so it can cause harm when used.

Keywords: payment instrument, electronic money, e-money, maqasid sari’ah.

Abstrak: Valuta atau alat pembayaran yang digunakan manusia untuk bertransaksi berubah-ubah. Mulanya mengandalkan barter, kemudian menggunakan dinar dan dirham, berubah menggunakan uang kartal, menuju pembaharuan terkini menjadi electronic money atau istilah lainnya adalah e-money. Berasal dari akal manusia yang tidak berhenti berinovasi dengan kemajuan teknologi, demi mempermudah aktivitas dan kehidupan. E-money, menawarkan kepraktisan dalam bertransaksi. Pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat serta perekonomian suatu negara terutama Indonesia, menimbulkan kebutuhan pemecahan persoalan terkait pandangan syariah terhadap e-money. Mengingat hukum Islam adalah suatu aturan/ketentuan yang mengedepankan kemaslahatan bagi umat manusia. Penelitian ini menjawab pertanyaan terkait kesesuaian electronic money dengan konsep maqāṣid al-sharī’ah al-Syatibi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari literatur yang mengkaji maqāṣid al-sharī’ah al-Syatibi serta mengenai uang elektronik. Dengan teknik pengumpulan data yang mengambil objek dari dokumen. Dalam penelitian ini dokumen berupa kitab al-Muwāfaqāt fi uṣul al-sharī’ah, Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014, dan fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Konsep e-money sesuai dengan prinsip hifẓ al-māl/menjaga harta, dan pemeliharaan harta di tingkat al-hājiyat. E-money memudahkan transaksi manusia, walau jika tidak terpenuhi tidak sampai mengganggu kehidupan, tetapi bila tidak menggunakannya dapat mempersulit keefisienan beraktivitas. E-money sesuai dengan akad fikih muamalah yang terkait, serta bebas dari unsur keharaman, yakni maysīr/judi, gharār, dan riba. Disisi lain, jenis unregistered electronic money tidak memenuhi prinsip hifẓ al-māl sehingga dapat menimbulkan kemudharatan bila menggunakannya.

Kata Kunci: instrumen pembayaran, uang elektronik, e-money, maqāṣid al-sharī’ah.

Economic Empowerment of Women Through Productive Zakat (Analysis of Women’s Entrepreneurship Funding Programs at Rumah Zakat)

2023-09-17T02:00:27+00:00

Abstract: The analysis report of the National Fiscal Policy Agency for December 2022 stated, currently, women in Indonesia will make up around 49.2 percent of the total population in Indonesia in 2021. 53.6 percent of them are of productive age. Meanwhile, women's access to financing from formal financial institutions for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) owned by women is currently only around 27 percent. So we need another alternative to providing business opportunities for women. Indonesia Zakat Outlook 2021 mention ed the potential for zakat to reach IDR 327.6 trillion. Therefore, the distribution of zakat has the potential to support the achievement of gender equality and women's empowerment if managed properly. LAZNAS Rumah Zakat, since 2019, has had a female entrepreneur fund the program through productive zakat. Therefore, it is interesting to study the mechanisms and impacts of the utilization of zakat on female beneficiaries. The research that researchers will do uses qualitative research methods that use primary sources in the form of final program reports from Rumah Zakat. The results of the research show that, through the women's entrepreneurship funding program, which consists of cash assistance and technical assistance, it has a positive impact on beneficiary women, especially technical assistance, which has proven to be able to increase the number of unpaid workers with lots of family participation. In addition, this program has been proven to increase the profits of the majority of entrepreneurs. So that the ideals of productive zakat are the long-term welfare of beneficiary women, turning them into muzakki has great potential to be achieved through the Women's Entrepreneurial Funding program by Rumah Zakat.

Keyword: women's economic empowerment, productive zakat, rumah zakat

Abstrak: Laporan Analisis Badan Kebijakan Fiskal Nasional pada Desember 2022, menyatakan, Saat ini perempuan di Indonesia berjumlah sekitar 49,2 persen dari total penduduk di Indonesia pada tahun 2021. 53,6 persen di antaranya merupakan usia produktif. Sedangkan, akses perempuan dalam pembiayaan dari lembaga keuangan formal untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik perempuan saat ini baru sekitar 27 persen. Sehingga diperlukan alternatif lain dalam memberikan peluang usaha bagi perempuan. Indonesia Zakat Outlook 2021 menyebutkan potensi zakat mencapai Rp 327,6 triliun. Oleh karena itu, Penyaluran zakat sangat berpotensi mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bila dikelola dengan tepat. LAZNAS Rumah Zakat sejak tahun 2019 memiliki program pendanaan wirausaha perempuan melalui zakat produktif. Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana mekanisme dan dampak pendayagunaan zakat tersebut bagi perempuan penerima manfaat. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber primer berupa laporan final program dari Rumah Zakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, melalui program pendanaan kewirausahaan perempuan yang terdiri dari bantuan tunai dan bantuan teknis, memberi dampak positif pada perempuan penerima manfaat, terutama bantuan teknis terbukti mampu meningkatkan jumlah pekerja yang tidak dibayar dengan banyaknya partisipasi keluarga. Di samping itu program ini terbukti meningkatkan profit pengusaha secara mayoritas. Sehingga cita-cita zakat produktif berupa kesejahteraan jangka panjang perempuan penerima manfaat dan merubah mereka menjadi muzakki memiliki potensi yang besar untuk tercapai melalui program Pendanaan Wirausaha Perempuan oleh Rumah Zakat.

Keyword: pemberdayaan ekonomi perempuan, zakat produktif, rumah zakat

Konsep Kerja Pengrajin Industri Sandal di Wedoro Waru Sidoarjo Perspektif Etika Bisnis Islam

2023-12-22T22:36:02+00:00

Abstract: This article discusses working according to sandal craftsmen in Wedoro village, Waru, Sidoarjo. The research was conducted in Wedoro village, Waru, Sidoarjo, East Java. Data collection through observation, interviews and documentation. The collected data was analyzed deductively using Islamic law. The study results concluded that most sandal craftsmen came from among the santri and were affiliated with the Nahdhatul Ulama religious organization. The concept of work they have is influenced by the religious teachings they acquire. They do five things at work, namely diligent and diligent, knowledgeable, innovating and understanding market needs, expanding networks and relationships, and being grateful. These five things are in accordance with the concept of Islamic law. In maqāṣid al-Sharia, work as a sandal craftsman corresponds to the objectives of hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ al-nasl and hifẓ al-māl.

Keywords: work, entrepreneur, sandals, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang konsep bekerja menurut pengrajin sandal di desa Wedoro, Waru, Sidoarjo. Penelitian dilakukan di desa Wedoro, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas pengrajin sandal berasal dari kalangan santri dan berafiliasi pada organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama. Konsep bekerja yang mereka miliki dipengaruhi oleh ajaran agama yang mereka peroleh. Terdapat lima hal yang mereka lakukan dalam bekerja yaitu rajin dan tekun, berilmu, melakukan inovasi dan mengerti kebutuhan pasar, memperluas jaringan dan relasi, dan bersyukur. Lima hal tersebut sesuai dengan konsep hukum Islam. Dalam maqāṣid al-Syariah, bekerja sebagai pengrajin sandal sesuai dengan tujuan hifẓu al-din, hifẓu al-nafs, hifẓu al-aql, hifẓu al-nasl dan hifẓu al-mal.

Kata Kunci: bekerja, pengusaha, sandal, hukum Islam.

Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Aspek Keadilan (Studi Pada Disnakertrans Jawa Timur)

2023-12-25T15:12:02+00:00

Abstract: Mediation is an important element in the alternative scope of labor dispute resolution in Indonesia as well as the mediator. There fore in 2016, PERMA No. 1 of 2016 regarding mediation procedures issued by the government. The settlement of labor disputes in the form of industrial relations between workers and employers of a company which is usually processed at the Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) is also certainly mediated by a neutral party, namely a mediator. The mediator himself is indeed very necessary in this process. Even so, the mediator in carrying out his work will definitely encounter obstacles along the way which will hinder his various duties and authorities, especially in his activities. We have to study these obstacles together so that they don't happen again in the future and can be minimized in such a way. And this of course refers to the laws and regulations related to mediation that the mediator relies on. These obstacles not only hinder the mediator but can also interfere with both parties to the dispute. In this journal, we conduct an in-depth analysis and study of the obstacles encountered in the mediation process, especially labor mediation. Through this research, we were able to find out the implementation of mediation in the East Java Province Manpower and Transmigration Agency. Apart from that, we also identify and analyze some of the common obstacles faced by mediators from the aspect of justice.

Keywords: mediation, mediator, employment.

Abstrak: Mediasi merupakan salah satu unsur penting dalam lingkup alternative penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia begitu juga dengan mediatornya. Oleh karena itu pada tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dikeluarkan oleh pemerintah. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berupa hubungan industrial antara tenaga kerja dengan pegusaha suatu perusahaan yang biasa diproses di dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga pastinya ditengahi oleh pihak netral yakni mediator. Mediator sendiri memang sangat diperlukan dalam proses tersebut. Meski begitu, mediator dalam menjalankan tugasnya pasti akan menemui Problematika di tengah jalan yang akan menghambat berbagai tugas dan wewenangnya, terutama dalam aktivitasnya. Problematika-Problematika inilah yang harus kita telaah bersama agar kedepannya tidak terjadi lagi dan bisa diminimalisir sedemikian rupa. Dan hal ini tentunya mengacu pada UU beserta peraturan terkait mediasi yang mediator andalkan. Problematika-Problematika tersebut tidak hanya menghambat pihak mediator tetapi juga bisa mengganggu kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam jurnal ini, kami melakukan analisis dan telaah yang mendalam mengenai Problematika yang dihadapi dalam proses mediasi khususnya mediasi ketenagakerjaan. Melalui penelitian ini, kami dapat mengetahui implemetasi mediasi di disnaketrans Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kami juga mengidentifikasi dan menganalisis beberapa Problematika umum yang biasa dihadapi oleh mediator dari aspek keadilan.

Kata Kunci: mediasi, mediator, ketenagakerjaan.