Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam
DOI:
https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494Abstract
The expound of human rights cases in Indonesia can not become a problem solver since the enactment of the Human Rights Law in 1999 and the law on the Human Rights Court in 2000. Juridical constraints are the most striking factor in the weak resolution of severe human rights cases, especially in proving and resolving severe human rights cases in the criminal procedural law system. The result of the discussion is that the procedural law for the settlement of human rights cases (Law No. 26 of 2000) still does not accommodate the needs of law enforcement, especially in the investigation process. National Commission on Human Rights (Komnas HAM)'s authority tends to be politically intervened. So that, in the future, it is necessary to adjust the law enforcement system with the rules that have been applied. Whereas as a country with an Islamic majority, although it does not base its laws on Islamic Law; at least the values of Islamic criminal law can be realized from every law enforcement carried out, especially in upholding human rights, which in Islamic Law become the leading benchmark in seeing and enforcing a law.
Abstrak: Penanganan kasus HAM di Indonesia masih dapat dikatakan belum mampu menjadi problem solver sejak diundangkan UU HAM pada tahun 1999 dan UU Pengadilan HAM pada tahun 2000. Kendala yuridis menjadi faktor paling mencolok terhadap lemahnya penyelesaian kasus HAM berat. Terutama pada konteks pembuktian dan penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem hukum acara pidana. Hasil dari pembahasan bahwa dalam hukum acara penyelesaian kasus HAM (UU No 26 Tahun 2000) masih belum mengakomodir kebutuhan penegak hukum terutama dalam proses penyidikan. Kewenangan Komnas HAM yang condong selalu diintervensi secara politis. Sehingga ke depan perlu penyesuaian dalam sistem penegakan hukum dengan aturan yang sudah diterapkan. Padahal sebagai negara dengan mayoritas Islam, meski tidak mendasarkan hukum terhadap hukum islam; paling tidak nilai-nilai dari hukum pidana islam dapat diwujudkan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, terutama dalam menegakkan hak-hak asasi manusia yang dalam hukum islam menjadi tolok ukur utama dalam melihat dan menegakkan suatu hukum.
Downloads
References
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Angrayni, Lysa. ‘Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia’. Jurnal Hukum Islam XV, no. 1 (June 2015).
Arief, Muhammad. ‘Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia’. Kallabirang Law Journal 3, no. 1 (2021).
Asf. ‘Infografis: Kelanjutan Kasus Pelanggaran HAM Berat’. Accessed 5 October 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117073951-23-466149/infografis-kelanjutan-kasus-pelanggaran-ham-berat.
Azzahra, Annisa. ‘Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM’. Jurnal Academia Praja 3, no. 1 (2020).
Bagus, Moh., and Siti Partiah. ‘Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah’. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 1 (June 2020).
Bagus, Moh., Ahmad Khubby Ali Rohmat, and Helga Nurmila Sari. ‘Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action’. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 1 (June 2021).
Erdianto, Kristian. ‘4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Yang Masih Gelap’, n.d. https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang?page=all.
Halili. ‘Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggengan Budaya Impunitas’. Jurnal Civics 7, no. 10 (2010).
———. ‘Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi Di Indonesia’. Jurnal Civis 13, no. 2 (July 2016).
Lestari, Sri. ‘Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I Dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi’, n.d. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189.
Malaka, Zuman. ‘Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam’. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam 12, no. 2 (Desember 2009).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, 2015.
Maulidiyanti, Fatia. ‘September Hitam 2020: Pelanggaran HAM Belum Tuntas, Negara Berdosa’. Accessed 5 October 2020. https://kontras.org/2020/09/01/september-hitam-2020-pelanggaran-ham-belum-tuntas-negara-berdosa/.
Muladi. Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
Pakpahan, Faorick. ‘Elsam Catat 22 Kekerasan Terhadap Pembela HAM Lingkungan Selama 2020’. Accessed 23 November 2020. https://nasional.sindonews.com/read/110978/15/elsam-catat-22-kekerasan-terhadap-pembela-ham-lingkungan-selama-2020-1595495239.
Rizaldi, Dana Sugama. ‘Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia’. Jurnal Kertha Wicara 9, no. 10 (Agustus 2020).
Sitoresmi, Niken. ‘Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat’. Accessed 20 October 2020. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html.
Supriyanto, Bambang Heri. ‘Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia’. Jurnal Al-Azhar Indonesia: Seri Pranata Sosial 2, no. 3 (2014).
Wahyono. ‘Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia’. Accessed 20 October 2021. https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/.
Wilujeng, Sri Rahayu. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Diponegoro, n.d.
Yla. ‘Munir Dan Daftar Kasus HAM Yang Belum Tuntas Sampai Hari Ini’. Accessed 5 October 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini.
Yuliarso, Kurniawan Kunto, and Nunung Prajarto. ‘Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Menuju Demicratic Govermances’. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 8, no. 3 (2005).
