Kebijakan Pertanahan Larangan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Lebih dari Lima Bidang

  • Dwi Murti Hariani Universitas Narotama Surabaya

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze State Policy in the field of land concerning the prohibition of splitting land more than five fields. Research results The policy of prohibition of land ownership of more than five fields with a total area of 5000m2 has not been implemented maximally by both the parties involved and the community because the policy is not effective where the policies made are not accompanied by legal sanctions for those who violate the provisions. The National Land Agency only relies on a Statement from the applicant who wants to register his land at the local Land Office, which cannot be ascertained. The BPN has not yet made an inventory of how many parcels of land have been registered in the office, so that the list of individual land tenure has not been detected. Therefore, until now it has not been known how many people have owned land in excess of the provisions of the five fields with a total area of 5000m2.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan, Yogyakarta, Sinergi Publishing, 2006.

Achmad Sodiki, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah didaerah Kab. Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum), Disertasi---Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2005.

Eliana Sidipurwanty, Penelitian Yang Berkaitan Dengan Penetapan Batas Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Makalah, Jakarta, 1999.

Ibrahim Nasution, Penetapan Luas Maksimum Pemilikan/Penguasaan Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Makalah-Lokakarya Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta 1999.

Kusbiantoro, Batas Maksimum Pemilikan Tanah Perumahan di Perkotaan, Makalah-Lokakarya Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta, 1999.

Machfud Sidik, Keterkaitan Penetapan Maksimum Luas Tanah non Pertanian dengan Kemungkinan Penerapan Pajak Progresif Atas Tanah Perkotaan, Makalah-Lokakarya Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta 1999.

Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Kompas 2001.

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradygma Baru Untuk Reformasi 1 Agraria, Yogyakarta, Citra media, 2007.

Sahat Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Bandung, Pustaka Sutra, 2007.

Published
2018-12-18
How to Cite
Hariani, D. (2018). Kebijakan Pertanahan Larangan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Lebih dari Lima Bidang. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), 232-254. Retrieved from http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/677