Analisa Hukum terhadap Benturan Kepentingan dan Penawaran Tender di Pasar Modal
DOI:
https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.99-126Keywords:
Capital Market, Transparency and Fairness Violation, Independent Shareholder Rights, Tender Offer, Pasar Modal, Pelanggaran Transparansi Dan Kewajaran, Hak Pemegang Saham Independen, Penawaran TenderAbstract
The opportunity to make a profit is the most important factor for investors who participate in capital market transactions. With the legal status of “PT”, this factor causes a violation of the principles of transparency and fairness in capital market transactions that have been potential to harm the rights of independent shareholders. In this study, the researcher will focus on the issue of how to identify the legal conflict of interest in the rights issue transaction conducted by PT CPRO and the implementation of the tender offer conducted by PT Philip Morris Indonesia for the remaining shares of PT HM Sampoerna Tbk. The type of research method that the researcher uses is a normative juridical study and by using a case approach. The results of this study are(1) Rights transactions carried out by CPRO, CPRO did not fully comply with existing regulations. (2) it can be seen that the acquisition that has occurred in PT. HM Sampoerna, Tbk did not cause much change, both in terms of marketing and for its employees. (3) the acquisition has made the rights of its employees more secure.
Downloads
References
Aliansyah, Rizky. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Penawaran Umum Terbatas Yang Mengandung Benturan Kepentingan (Studi Kasus Penawaran Umum Terbatas Dengan HMETD PT Central Proteinaprima Tbk).” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
Bapepam LK dan, Kementerian Keuangan RI. Master Plan Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014, n.d.
Chairani, Tengku Lia. “‘Dampak Akuisisi Antara PT. Philip Morris Indonesia Dengan PT HM Sampoerna Tbk Terhadap Status Karyawan PT HM Sampoerna Tbk Ditinjau Dari Segi Hukum Dagang.’” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.
Fahmi, Irham. Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta, 2012.
Fuady, Munir. Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
M, Hendy. Go Public: Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
Miller, Roger Leroy, and Frank B. Cross. Business Law:Alternate Edition (Twelfth Edition). Cengage Learning, 2013.
Nasarudin, M. Irsan. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.
Nasution, Bismar. Keterbukaan Dalam Pasar Modal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2001.
Okezone, pada ekonomi. “‘Tender Offer.’” http://economy.okezone.com/.
Riyatno, Bambang. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.
Sitompul, Asril. Pasar Modal, Penawaran Umum Dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Suta, I Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Sad Satria Bhakti, 2000.
Tambunan, and Andy Porman. Menilai Harga Wajar (Stock Valuation). Jakarta: Gramedia, 2008.
vivanews. “Dalam Vivanews ‘CP Prima Diminta Jelaskan Soal Right Issue.’” http://bisnis.news.viva.co.id/.
Winarto, Jasso. Pasar Modal Indonesia, Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Cet I,. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 1997.
Yulfasni. Hukum Pasar Modal. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-04/PM/2002. Peraturan No. Ix.F.1, Mengenai Penawaran Tender, n.d.
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Keputusan Ketuan Bapepam No.KEP-86/PM/1996 Peraturan Bapepam No.X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi.
Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-521/BL/2008 Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-412/BL/2009 Peraturan No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan transaksi tertentu.
Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-04/PM/2002 Peraturan No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender.
Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-04/PM/2000 Peraturan No.IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka.
Detikfinance, “Philip Morris Akan Akuisisi 40 Persen Saham HM Sampoerna,” dalam http://finance.detik.com/
Emirzon, Joni. Hukum Bisnis Indonesia, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
Kementerian Keuangan RI dan Bapepam LK. “Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014”
Pengkajian Hukum Akuisisi Perusahaan, Jakarta Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992.
