Urgensi PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Tinjauan Yuridis
Keywords:
Land Deed Making Officer (PPAT), BPHTB, deed of sale & purchase, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual BeliAbstract
Abstract: When making a deed, the Land Deed Making Officer (PPAT) is obliged to ensure that the BPHTB payment owed has been paid in full by the Taxpayer. For this reason, it is necessary to study the role of PPAT in the imposition of BPHTB in the transfer of rights to land and buildings, the legal consequences of the imposition of BPHTB in deeds of sale and purchase of land and buildings and the mechanism for the imposition of BPHTB in deeds of sale and purchase. The type of research used in writing this is normative juridical, which is descriptive analysis. The data collection technique used is library research. The role of PPAT in the Imposition of BPHTB in the Transfer of Rights to Land and Buildings is to convey the necessary information relating to the process of imposition of BPHTB in the imposition of BPHTB tax on the transfer of rights to land and buildings. The legal consequence of the imposition of BPHTB in the Deed of Sale and Purchase of Land and Buildings is that the Deed of Sale and Purchase cannot be executed before the BPHTB in the sale and purchase transition transaction has not been paid by the taxpayer, which also results in legal certainty in the transition.
Keywords: land deed making officer (PPAT), BPHTB, deed of sale and purchase.
Abstrak: Pada pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang terutang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Untuk itu perlu dikaji mengenai peran PPAT dalam pengenaan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan, akibat hukum pengenaan BPHTB dalam akta jual beli tanah dan bangunan dan mekanisme pengenaan BPHTB dalam akta jual beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Peran PPAT dalam Pengenaan BPHTB dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu menyampaikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan proses pengenaan BPHTB dalam pengenaan pajak BPHTB pada peralihan hak atas tanah dan bangunan. Akibat hukum pengenaan BPHTB dalam Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yaitu Akta Jual Beli belum dapat dilakukan sebelum BPHTB dalam transaksi peralihan jual beli tersebut belum dibayarkan wajib pajak, yang berakibat pula pada kepastian hukum pada peralihan tersebut.
Kata Kunci: pejabat pembuat akta tanah (PPAT), BPHTB, akta jual beli.
Downloads
References
Ahmadi Miru. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
Bustamar Ayza. Hukum Pajak Indonesia. Depok: Kencana, 2018.
Eko Puji Hartono, Akhmad Khisni. “Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” Jurnal Akta, Vol. 5. No. 1 (2018).
Emir Adzan Syazali. “Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Pada Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1. No. 2 (2018).
Hernanda, Bonus Aprianto. “Problematika Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Temuan Hasil Verifikasi Lapangan Nilai Bangunan Tidak Sesuai Dengan Nilai Jual Obyek Pajak Dan Nilai Perolehan Obyek Pajak.” CALYPTRA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 3. No. 1 (2014).
Junaidi. “Akibat Hukum Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT Di Kabupaten Tegal.” Jurnal Akta, Vo. 4. No. 1 (2018).
M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 2016.
Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
Nadia Githa Wijaya. “Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3. No. 1 (2021).
Pratiwi, Indah. “Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batubara.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
Riesta, Yogahastama. “Peran Serta Notaris Memungut Pajak BPHTB Pembuatan Akta Jual Beli Di Kabupaten Pamekasan.” Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1. No. 1 (2019).
Sela Pudihang. “Mekanisme Pemungutan Pajak Atas Pemindahan Hak Pada Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO).” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12. No. 1 (2017).
Syarif Saddam Rivanie. “Pengadilan Internasional Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum Dan Politik Sovereign.” Jurnal Ilmiah Hukum: Social Politic Genius, Vol. 2. No. 3 (2020).
