Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam ‎Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres

Abstract

Abstract: Indonesia is a modern constitutional state testing agencies that implement constitutional by forming the Constitutional Court, which is authorized to interpret the Constitution (the interpreter of constitution) and as a guardian of democracy. This paper aims to describe: (1) the implementation of the settlement of disputes election results in the Constitutional Court and (2) Overview of fiqh dusturi the duties and authority of the Court in the completion of the presidential election results. Results from this study is that the Constitutional Court has rejected the petition filed by the applicant of a lawsuit against the general election Commission Decision No. 356/KPTS/ KPU/2014, about a couple candidates for president and vice president, dated July 22, 2014. Furthermore, the fiqh dusturi dispute election results conducted by the constitutional court because it allowed itself fiqh dusturi relating to the constitution or laws relating to government institutions. It has been demonstrated in the charter of the Prophet Muhammad in Medina, then developed until now adapted to the state for the system in each country is different.

 

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum modern yang menerapkan lembaga pengujian konstitusional dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi RI, yang berwenang menafsirkan konstitusi (the intepreter of constitution) dan sebagai penjaga demokrasi. Tulisan ini ingin memaparkan tentang: (1) pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi dan  (2) tinjaun fiqih dusturi terhadap tugas dan kewenangan MK dalam penyelesaian hasil pilpres. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan pemohon tentang gugatan terhadap Putusan Komisi Pemilhan Umum No 356/ Kpts/KPU/2014, tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya, dalam fiqih dusturi penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi itu boleh karena fiqih dusturi itu sendiri berkaitan dengan konstitusi atau undang undang yang berkaitan dengan institusi pemerintahan.  hal tersebut sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai sekarang di sesuiakan dengan negara karena sistem di setiap negara itu berbeda.