Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum

Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi

Sagita Destia Ramadhan, Elva Imeldatur Rohmah — Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000

Abstract: Revenge porn is the act of distributing pornographic material without the consent of the victim. Based on this, this paper aims to examine victims of revenge porn or revenge pornography by reviewing from the perspective of victimology. This paper is a normative legal research, using statutory, case, and conceptual approaches. The study concluded that victims of pornography often resort to revenge. The occurrence of this victimization process begins with the victim himself. Many lovers initially love each other, but when they break up they hate each other and end up taking revenge by spreading pornographic things when they are still dating. These cases are dominated by women, but some also occur in men. Revenge porn is categorized as sexual violence. Revenge porn is an act that can degrade or insult someone non-physically by showing or spreading something sexually related to the victim in cyberspace or digital world without the consent of the victim. Revenge porn is a criminal offense because it injures the privacy of the victim. In the Criminal Code (KUHP) the protection of victims of revenge pornography is regulated in Article 411, Article 14 of the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law). Revenge porn can result in deep trauma for the victim. Therefore, victims must be protected, among others, through restitution, namely the provision of compensation by the perpetrator to the victim concerned.

Keywords: Revenge porn, sexual violence, victimization, victimology, law.

Abstrak: Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan menelaah korban revenge porn atau pornografi balas dendam dengan meninjau dari perspektif viktimologi. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korban pornografi sering melakukan balas dendam. Terjadinya proses viktimisasi ini berawal dari korban sendiri. Banyak pasangan kekasih yang awalnya saling mencintai, namun ketika putus keduanya saling membenci dan berakhir balas dendam dengan menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi saat mereka masih berpacaran. Kasus ini didominasi oleh perempuan, namun beberapa juga terjadi pada laki-laki. Revenge porn dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Revenge porn merupakan suatu perbuatan yang dapat merendahkan ataupun menghina seseorang secara non fisik dengan mempertontonkan atau menyebarkan sesuatu yang bermuatan seksual terkait diri korban di dunia maya atau dunia digital tanpa adanya persetujuan dari si korban. Revenge porn merupakan tindak pidana karena mencederai privasi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam diatur pada Pasal 411, Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Revenge porn dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban. Karena itu korban harus dilindungi diantaranya melalui restitusi, yakni pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada pihak korban yang bersangkutan.

Kata Kunci: Revenge porn, kekerassan seksual, korban, viktimologi, hukum.

Penerapan Hukuman Mati di Indonesia perspektif Maqasid al-Shari’ah

Rangga Abdi Ramadhan, Athifatul Wafiroh, Cecep Soleh Kurniawan — Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000

Abstract: The death penalty is one of the oldest penalties in the world that is still in force today, and Indonesia is no exception. Even so, the imposition of the death penalty still causes controversy. Based on this, this article discusses the application of the death penalty in Indonesia from the perspective of maqasid al-shari'ah. This research is normative. Data was collected from laws and regulations and journal articles. The collected data were analyzed descriptively with the theory of maqasid al-shari'ah. This study concluded that the death penalty is still applied in Indonesia in several criminal acts, including narcotics, premeditated murder, rape and corruption, and others. From the perspective of maqasid al-shari'ah, the application of the death penalty is in harmony with hifz al-nafs (preserving the soul) in drug crimes, premeditated murder, and rape because these crimes endanger one's health, hurt the victim or take one's life. The death penalty is also aligned with hifz al-mal (safeguarding property) in the criminal act of corruption because the perpetrator has seized state property. In addition, the death penalty is also in harmony with hifz al-'aql (maintaining reason) for drug offenders. The death penalty in Indonesia is based on applicable rules and judges' legal considerations at trials based on strong evidence and testimony. The punishment is applied to gain benefit and refuse harm.

Keywords: Death penalty, legal, judicial, criminal, maqasid al-shari'ah.

Abstrak: Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang masih diberlakukan sampai saat, tidak terkecuali di Indonesia. Meski begitu, pemberlakuan hukuman mati masih menimbulkan kontroversi. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini membahas tentang penerapan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif maqasid al-shari’ah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan teori maqasid al-shari’ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati masih diterapkan di Indonesia dalam beberapa tindak pidana, di antaranya tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, pemerkosaan dan korupsi dan lainnya. Dalam perspektif maqasid al-shari’ah, penerapan hukuman mati selaras dengan hifz al-nafs (menjaga jiwa) dalam tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, pemerkosaan karena tindak pidana tersebut membahayakan kesehatan seseorang, menyakiti korban atau menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman mati juga selaras dengan hifz al-mal (menjaga harta) dalam tindak pidana korupsi karena pelaku telah merampas harta negara. Selain itu hukuman mati juga selaras dengan hifz al-‘aql (menjaga akal) bagi pelaku tindak pidana narkoba. Diterapkan hukuman mati di Indonesia didasarkan pada aturan yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim di persidangan berdasarkan pembuktian dan persaksian yang kuat. Diterapkan hukuman tersebut untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan.

Kata kunci: Hukuman mati, hukum, peradilan, pidana, maqasid al-shari’ah.

Isbat Nikah Pernikahan Poligami secara Siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby

Nadhifa Salsabilla Syafa’, Nur Lailatul Musyafaah — Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000

Abstract: In Indonesia, many cases of polygamy are carried out in series, so to register polygamy requires marriage isbat. On the other hand, polygamous marriages must obtain permission from the court. Based on this, this article aims to review the Surabaya Religious Court Decision Number 3401/Pdt.G/2022/PA. Sby about isbat nikah for husbands who practice polygamy in siri (secret). This research is normative juridical research. Data was collected from rulings laws and regulations on marriage and polygamy. In addition, data is supported from books or journals. The collected data were analyzed with a deductive mindset that the data on isbat nikah for polygamous marriages were serially analyzed under law. The study concluded that judges had several considerations for granting isbat requests from serial polygamous marriages. From a philosophical point of view, the decision prioritizes the acquisition of rights that must be owned by the Petitioners. However, from the juridical side, the Panel of Judges is considered to have committed contra legem actions by overriding SEMA rule Number 3 of 2018. Because, indirectly, the Surabaya Religious Court Judges justify an act that has deviated and violated the law.

Keywords: Contra legem, polygamy, siri marriage, Islamic law.

Abstrak: Di Indonesia banyak kasus poligami yang dilakukan secara siri, sehingga untuk mencatatkan poligami tersebut dibutuhkan isbat nikah. Di sisi lain pernikahan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang isbat nikah bagi suami yang melakukan poligami secara siri. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data dikumpulkan dari putusan dan peraturan perundang undangan tentang isbat nikah dan poligami. Selain itu data didukung dari buku atau jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan pola pikir deduktif bahwa data tentang isbat nikah bagi pernikahan poligami secara siri dianalisis dengan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat dari perkawinan poligami siri. Ditinjau dari sisi filosofis, putusan tersebut mengedepankan perolehan hak-hak yang harus dimiliki oleh Para Pemohon. Namun, dari sisi yuridis Majelis Hakim dinilai telah melakukan tindakan contra legem dengan mengesampingkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum.

Kata Kunci: Contra Legem, Poligami, Kawin Siri, hukum Islam

Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Peraturan Daerah

Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000

Abstract: Air pollution is a problem in the environment that has many negative impacts on society. The government in preventing this from happening creates rules regarding air pollution management. This article aims to discuss air pollution mitigation through local regulations. The research method used is normative research, using a legal approach and a case approach. The sources of law used are primary and secondary legal sources. The data is analyzed descriptively. Some regions issue local regulations to overcome air pollution such as the Surabaya City Government which issued Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Air Pollution Control. In its implementation, there are still several obstacles that must be addressed by the government, such as lack of public awareness, lack of supervision and law enforcement, technical and technological challenges, and limited coordination between agencies. To overcome this, government efforts are needed, namely by increasing public awareness not to pollute the air, strengthening supervision and law enforcement, technical and technological support, and improving coordination between agencies. If this can be done, it is hoped that air pollution mitigation can be overcome.

Keywords: Local Regulations, air pollution, pollution, environment.

Abstrak: Pencemaran udara menjadi problematika di lingkungan yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah dalam mencegah terjadinya hal tersebut menciptakan aturan mengenai penanggulana pencemaran udara. Artikel ini bertujuan membahas tentang penanggulangan pencemaran udara melalui peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif. Beberapa daerah mengeluarkan tentang peraturan daerah untuk mengatasi pencemaran udara seperti Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam penerapannya masih ada beberapa kendala yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, tantangan teknis dan teknologi, dan keterbatasan koordinasi antar instansi. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari udara, melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dukungan teknis dan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar instansi. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka diharapkan penanggulangan pencemaran udara dapat teratasi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, pencemaran udara, polusi, lingkungan.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dari Sampah Tisu Basah Perspektif Hukum di Indonesia

R. Muhammad Ibrahim, Dyah Ayu Mahardika, Akhmad Khoiron — Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000

Abstract: Wet wipes waste is an unconscious environmental issue. In Indonesia alone wet wipes waste has reached 25 thousand tons, when compared to other waste, this value is quite high. However, people seem to be less aware that wet wipes cause environmental pollution. This article aims to discuss the mitigation of environmental pollution due to wet wipes from a legal perspective in Indonesia. This research is a normative and explanatory research, which provides an explanation related to the phenomenon of environmental pollution caused by wet wipes which is analyzed with a legal perspective. The results of this study state that environmental pollution caused by wet wipes is still not realized by the community so the handling of waste related to wet wipes has not been carried out optimally. From the perspective of law in Indonesia, the mitigation of environmental pollution is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The role and responsibility of producers, communities, and governments are needed to deal with environmental pollution, including due to wet tissue waste. With this cooperation, environmental pollution due to alkaline tissue can be handled properly.

Keywords: Environmental pollution, wet wipes, manufacturer, society, government.

Abstrak: Sampah tisu basah merupakan isu lingkungan yang tidak disadari. Di Indonesia sendiri sampah tisu basah sudah mencapai 25 ribu ton, jika dibandingkan dengan dengan sampah lain, nilai ini cukup tinggi. Namun, masyarakat sepertinya kurang sadar bahwa tisu basah menyebabkan pencemaran lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk membahas penanggulangan pencemaran lingkungan akibat tisu basah dari perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat eksplanatif yaitu memberikan penjelasan terkait dengan fenomena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah yang dianalisis dengan perspektif hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tisu basah masih belum disadari oleh masyarakat sehingga dalam penanggulangan sampah terkait tisu basah ini belum dilakukan secara maksimal. Dalam perspektif hukum di Indonesia, penanggulangan pemcemaran lingkungan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Diperlukan peran dan tanggungjawab produsen, masyarakat dan pemerintah menangani pencemaran lingkungan di antaranya akibat sampah tisu basah. Dengan Kerjasama tersebut maka pencemaran lingkungan akibat tisu basa dapat ditangani dengan baik.

Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, tisu basah, produsen, masyarakat, pemerintah