Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis

  • Amanda Zubaidah Aljarofi Tulungagung Jawa Timur
Keywords: unregistered marriage, family card blank, and marriage registration

Abstract

This article discusses marital status in a family card that has a registered marriage and an unregistered marriage. The important question to be answered through this article is that the legal basis for making the marriage category has not been recorded as one of the marital status in the family card blank. The analysis is carried out using the applicable laws and regulations namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration. Changes in marital status in family card blanks regulated in Minister of Domestic Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blanks, Registration and Quotation of Civil Registration Deed, caused the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs of Indonesia to make the development of the population database change to SIAK 7. This change has caused the registration of marriages which initially functioned to guarantee legal order as instruments of legal certainty through proof of marriages, to be disorderly in the law. It is because in the long-term marriages have not been recorded and remain facilitated by the state through fulfillment of administrative rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Dwi Sadono, “Sensus Daerah Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Otonomi Daerah”, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, vol.1, no.3 (2007), 8.

Etik Wahyu Utami, Kepala Bidang Data dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Wawancara, Surabaya 3 Mei 2019.

Fulthoni, et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jakarta: ILRC, 2009.

Handoko, Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Status Kewarganegaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Wawancara, Surabaya: 3 Mei 2019.

Herianto, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” , Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2018.

Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Katrina, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja”, Skripsi--Universitas Hasanuddin,2017.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, “Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan”, Jurnal Ilmiah, vol. 5, no. 2 (2016).

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muizzatil Humairok, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Sirri yang Ditangani LSM PEKKA Bangkalan”, Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Mukhtamar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Raja Ilyas Aman, et al., “Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”, Jurnal Kebijakan Publik, vol. 3, no. 1 (2012).

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Salman Alfarisi, “Komersialisasi Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)”, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sholah Hazmi, “Analisis Sad Al-Dhari’ah terhadap Perkawinan Bawah Tangan Studi Kasus Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Madya Surabaya”, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tsuroya Kiswati, et al., Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Gramedia Press, 2014.

Published
2019-03-17
How to Cite
AljarofiA. Z. (2019). Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis. Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 9(02), 296 - 324. Retrieved from http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/763